Gledeknews, Lombok Timur – Kenaikan garis kemiskinan menjadi perhatian utama dalam kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Lombok Timur Tahun 2027 yang dipimpin langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, Kamis (12/2), di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur (Lotim)
Meski sejumlah indikator pembangunan menunjukkan tren positif, meningkatnya garis kemiskinan dinilai menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah (Pemda) dalam menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2025, garis kemiskinan Lotim tercatat sebesar Rp602.564 per kapita per bulan, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka Rp583.967.
Bupati Haerul Warisin menjelaskan, secara persentase jumlah penduduk miskin memang mengalami penurunan, dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen. Namun, kenaikan garis kemiskinan mengindikasikan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat akibat kenaikan harga dan tekanan inflasi.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Penurunan angka kemiskinan harus sejalan dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Bupati juga menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2025 mencapai 72,35 poin, meningkat 0,87 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
Usia harapan hidup tercatat 72,29 tahun, harapan lama sekolah 14,08 tahun, dan rata-rata lama sekolah 7,71 tahun. Sementara itu, pengeluaran per kapita masyarakat mencapai Rp10,851 juta per tahun.
Meski demikian, secara regional IPM Lombok Timur masih berada di peringkat ketujuh se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bupati meminta seluruh pihak tetap optimistis, mengingat jumlah penduduk Lombok Timur jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB.
Di sisi lain, indeks kedalaman kemiskinan pada 2025 tercatat 2,46 persen, menurun dari 2,66 persen pada tahun sebelumnya. Indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan dari 0,77 menjadi 0,61. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kelompok masyarakat miskin, meski tekanan ekonomi masih dirasakan.
Tekanan tersebut turut tercermin dari laju inflasi Lombok Timur tahun 2025 yang mencapai 3,21 persen, meningkat dibandingkan 2024 sebesar 3,01 persen dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB. Kenaikan inflasi ini dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya garis kemiskinan.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan tren membaik, turun dari 2,85 persen pada 2024 menjadi 2,82 persen di tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Lombok Timur bahkan tercatat menembus angka di atas 6 persen, melampaui rata-rata nasional.
Bupati Haerul Warisin menambahkan, keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong pergerakan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan peternakan.
“Secara langsung kita bisa melihat pergerakan ekonomi masyarakat setiap hari,” imbuhnya.
Ia menegaskan, perencanaan yang matang menjadi kunci agar RKPD 2027 mampu menjawab tantangan riil masyarakat, terutama terkait meningkatnya garis kemiskinan. Seluruh pemangku kepentingan diminta aktif memberikan masukan.
“Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa perencanaan yang baik. Ini kesempatan kita menyempurnakan arah pembangunan Lombok Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Lombok Timur, M. Zaidar Rohman, menjelaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan tahapan krusial dalam menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dengan kebijakan provinsi dan nasional, sekaligus mengakomodasi kebutuhan masyarakat menuju Lombok Timur SMART.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Wais Al Qarni. Menurutnya, konsultasi publik RKPD 2027 menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Lombok Timur yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan.
“DPRD berkomitmen mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkasnya.(GL)
