Gledeknews, Lombok Timur – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas nasional dinilai memiliki tujuan mulia, mulai dari pemenuhan gizi anak bangsa, pembukaan lapangan pekerjaan, hingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Namun, pelaksanaannya di Lombok Timur (Lotim) kini menuai sorotan dari sejumlah aktivis dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Sorotan tersebut muncul karena perputaran ekonomi dalam program MBG dinilai hanya dinikmati oleh segelintir pihak dan belum berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Lotim, Muhammad Solihin, mengkritik keras pengelolaan sejumlah dapur MBG yang dinilai tidak melibatkan UMKM lokal.
Menurutnya, semangat awal program MBG tidak hanya soal pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga membuka peluang kerja serta menggerakkan ekonomi rakyat.
“Program ini sangat baik, tetapi sangat kami sayangkan jika pada praktiknya hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tidak heran jika pelaku UMKM mengeluh karena tidak merasakan dampak ekonomi dari program ini,” ujar Solihin, Rabu (28/1).
Solihin menuding, beberapa dapur MBG dikuasai oleh pemodal yang merangkap sebagai mitra sekaligus pemasok bahan pangan. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan tujuan program yang seharusnya berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.
Kritik serupa disampaikan Dewan Pembina Rinjani Foundation, Zainul Muttaqin. Ia menilai persoalan ini muncul akibat adanya praktik kongkalikong antara penguasa dan pengusaha. Menurutnya, jika praktik tersebut tidak dihentikan, maka manfaat program MBG sulit dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Jika pola seperti ini terus dibiarkan, haram hukumnya masyarakat bisa menikmati manfaat program ini secara adil,” katanya.
Sementara itu, Ketua Lembaga SMS Sayadi, menegaskan bahwa perputaran ekonomi program MBG saat ini hanya beredar di kalangan tertentu. Dinilainya program prioritas nasional tersebut seharusnya memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM lokal.
“Kami meminta pemilik dapur MBG membuka ruang bagi pelaku usaha kecil. Bukan justru pemilik dapur merangkap sebagai pemasok di dapur lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, dampak yang justru dirasakan masyarakat saat ini adalah kenaikan harga bahan pokok di pasar. Sementara keuntungan ekonomi dinilai hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.
“Masyarakat akhirnya hanya merasakan dampak kenaikan harga barang, sementara manfaat ekonomi program ini dinikmati oleh segelintir orang,” pungkasnya.(GL)
