Gledeknews, Lombok Timur – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, kembali melontarkan kritik pedas terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur (Lotim) yang dia nilai melakukan praktek pemborosan anggaran, di tengah situasi keuangan daerah yang tidak stabil.
diantara beberapa kealpaan eksekusi anggaran yang dilakukan oleh eksekutif adalah pengadaan kendaraan dinas (Randis) Bupati dan Wakil Bupati, pengadaan alat rumah tangga, Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah. Hingga pembangunan gerbang (tugu) selamat datang yang sejatinya sebut dia bukan skala prioritas.
“Kami dulu di Komisi III saat rapat dengan TAPD menolak keras rencana anggaran itu. Tapi ternyata diloloskan saja di APBD 2024, padahal itu bukan kebutuhan prioritas di tengah situasi anggaran kita yang defisit,” kata Amrul Jihadi Anggota Komisi III DPRD Lotim dari Fraksi Demokrat, beberapa hari yang lalu (14/03).
Dikatakannya, untuk pengadaan Randis menelan anggaran Rp2,7 M, padahal saat ini kata dia belum ada Bupati dan Wakil Bupati.
“Pilkada nanti di bulan November, artinya Randis yang dibeli saat ini akan digunakan di tahun 2025. Artinya Randis itu akan jalani pemeliharaan dan jadi kendaraan bekas. Lalu apakah Randis yang diadakan sekarang itu disukai atau tidak oleh Bupati dan Wakil Bupati baru, kalau mereka nantinya mau ganti, apa berani eksekutif menolaknya? Pasti mereka bilang siap, dan beli Randis baru lagi dengan uang rakyat,” terangnya.
Kemudian, turut disesalkan juga pengadaan alat rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati yang menelan anggaran Rp1,4 M. Padahal belum ada pejabat definitif, artinya kata dia, anggaran miliaran itu juga akan sia-sia.
“Kasusnya sama juga dengan Randis, saat ini kita belanja besar-besaran, berani jamin proses tidak Bupati dan Wakil Bupati baru nanti mau menggunakan alat rumah tangga yang dibeli saat ini,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat itu.
“Karena kita punya pengalaman, dulu saat akhir periode kepemimpinan Sukiman-Lutfi, alat rumah tangga Bupati diganti, tapi ternyata Ali BD selaku terpilih tidak mau menggunakan fasilitas yang baru saja ditempatkan di Pendopo, bahkan waktu itu karpetnya saja diganti oleh Ali BD. Jadi apa susahnya eksekutif itu sabar dulu menunggu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, agar uang rakyat tidak mubazir,” ujarnya.
Sambung dia, pembangunan gerbang selamat datang dengan nilai Rp2 M juga sejatinya tidak mendesak. Dia mencontohkan di Kabupaten Badung, Bali tidak ada satupun pintu gerbang selamat datang, tapi tidak mengurangi nilai estetika dari kearifan budaya masyarakat Badung.
Jadi kata dia, pembangunan gerbang selamat datang dengan dalih mencerminkan kultur dan karakteristik daerah bukan merupakan alasan yang cukup kuat, untuk menghabiskan dana hingga miliaran rupiah.
“Pembangunan gerbang selamat datang juga saat ini kurang tepat, karena bukan prioritas. Coba dana itu dialokasikan untuk hal yang lebih prinsip dan prioritas seperti rehabilitasi bangunan sekolah dan atau bayar utang jatuh tempo yang membuat pihak ketiga saat ini gulung tikar. Tentu itu lebih penting dan berkeadilan,” ucapnya keras.
Jadi dia berpesan kepada TAPD untuk memikirkan kembali dan merealokasikan anggaran besar itu ke sektor yang lebih prioritas di APBD-Perubahan, agar cita-cita Lombok Timur Berkemajuan bukan sebatas awang-awang semu yang tidak menjadi kenyataan.
“Bagaimana bisa terwujud Lombok Timur Berkemajuan kalau skala perencanaan dan eksekusi anggaran eksekutif menggunakan kacamata kuda tanpa menimbang saran dari legislatif selaku pengawas kerja-kerja yang dilakukan mereka,” tandasnya. (GL)
