Gledeknews, Lombok Timur – Penjabat Bupati Lombok Timur, HM, Juaini Taofik dan Pj Sekda Lotim, H.Hasni disebut tidak memiliki keberanian atau Taji dalam memberikan sanksi tegas terhadap Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim, H.Mugni dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lotim, dr.Asrul Sani.
Pasalnya kedua pejabat eselon II tersebut diduga telah melakukan politik praktis. Dengan banyaknya spanduk dan baliho bertebaran yang dipasang di tempa strategis di Lotim. Seperti Kepala BKPSDM Lotim, H.Mugni maju menjadi calon Bupati Lotim dan Kepala Kadispora Lotim,dr.Asrul Sani maju menjadi calon Wakil Gubenur NTB.
“Saya lihat Pj Bupati dan Sekda Lotim tidak memiliki ketegasan untuk menindakan kepala BKPSDM dan Kadispora Lotim yang diduga sudah masuk politik praktis,” kata mantan pejabat birokrasi Lotim, M.Zaini di Selong, Sabtu (22|6).
Ia mengatakan seharusnya Kepala BKPSDM Lotim memberikan contoh yang baik kepada ASN di Lotim.Karena kalau ingin maju menjadi calon Bupati Lotim dalam Pilkada tentunya harus mundur dari jabatannya atau menjadi ASN.
Karena kalau melihat yang terjadi selama ini kalau ada ASN yang melanggar cepat sekali dilakukan pemanggilan oleh BKPSDM, lalu kemudian diberikan peringatan keras tidak saja dalam politik praktis tapi juga dalam kasus lainnya.
Seperti Contoh paling dekat dirinya yang dikatakan mau mau dalam Pilkada saat masih aktif, sedangkan Pilkada masih jauh, tapi dirinya dipanggil untuk di BAP selama dua kali dan diberikan peringatan keras,berbeda perlakuannya dengan kepala OPD itu,malah tidak ada teguran atau pemberian sanksi.
“Katanya menegakkan aturan kepegawaian, tapi giliran Kepala BPKSDM melakukan itu tidak diberikan teguran oleh Pj Bupati dan Sekda Lotim,” ujar mantan Kadis Perhubungan Lotim ini.
ZCU meminta kepada Pj Bupati dan Sekda Lotim untuk berlaku adil dalam menegakkan aturan dan jangan pilih kasih,karena sudah jelas dalam aturan kepegawaian tidak dibenarkan ASN ikut politik praktis atau maju menjadi calon bupati, wakil bupati Lotim dan gubenur atau wakil gubenur NTB kecuali harus mundur.
“Baliho dan spanduk kepala BKPSDM dan Kadispora sudah dipasang dimana-mana maju dalam Pilkada,tapi Pj Bupati dan Sekda Lotim sepertinya tutup mata dalam masalah ini,” tandasnya.
Sementara Pj Sekda Lotim, H. Hasni saat berusaha dikonfirmasi terkait dengan masalah ini belum memberikan respon atau jawaban.
Kemudian Pj Bupati Lotim, HM. Juaini Taofik dalam setiap kesempatan menegaskan kepada semua ASN di Lotim untuk tidak ikut dalam politik praktis tidak saja dalam pemilu akan tapi terlebih lagi dalam Pilkada.
“Kita ingatkan semua ASN di Lotim tidak boleh ikut dalam politik praktis,” tegasnya.(GL)
