Gledeknews,Lombok Timur-Lembaga Garuda meminta kepada pemerintahan Sukiman Azmy-Rumaksi (Sukma) untuk jangan suka doyan berutang,karena itu akan menjadi beban nantinya kedepannya.
Seperti halnya rencana Pemkab Lotim akan berhutang ke Bank NTB Syariah sebesar Rp 90 Milyar, kemudian belum lagi berhutang di PT SMI mencapai ratusan Milyar.
” Kami minta pemerintah Lotim jangan membiasakan diri berhutang dan kami menolak rencana pemerintah daerah berhutang di bank NTB syariah,”tegas Ketua Lembaga Garuda,M.Zaini saat diminta tanggapannya,Selasa (24|8).
Ia mengatakan rencana pemerintah daerah Lotim melakukan pinjaman dari Bank NTB Syariah sebesar 90 miliar. Dengan tentunya nilai yang sangat pantastis dan melebihi saham pemerintah daerah di bank NTB syariah.
Begitu juga masa pinjamannya melebihi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang akan berakhir tahun 2023. Sementara pinjaman itu akan dibayarkan Pemda Lotim mulai Bulan Januari 2022 sampai tahun 2024. Artinya Pemerintah hari ini akan meninggalkan hutang Daerah hingga akhir jabatan.
” Dengan banyaknya hutang pemerintah daerah akan bisa menjadi tersandera dalam melakukan pembangunan,karena utang yang lama saja masih belum habis terpakai dan masih belum melakukan angsuran pengembalian, ini sudah mau melakukan utang lagi yang jumlahnya cukup besar” ujarnya.
Zaini menambahkan dengan skema kebijakan fiscal yang amburadul ini menandakan bahwa pemerintah daerah Lotim kurang professional dalam mengelola kebijakan anggaran.Maka tentunya Bupati harus melakukan evaluasi terhadap para pembantunya.
Karena dengan kebijakan fiskal yang kurang profesioanl membuat fiscal Lombok Timur amburadul. Oleh karena itu Bupati harus berani mengevaluasi jajarannya terutama sekda Lotim sebagai penanggung jawab dalam mengatur keseimbangan fiscal daerah.
Begitu juga jangan didalam mengelola keuangan yang tidak professional akan membebani masyarakat dan membebani pemerintahan selanjutnya.Bahkan jangan hanya menyelesaikan permasalahan fiskal daerah dengan selalu melakukan utang.
“Jika kita sudah berani mengemban suatu tanggungjawab sebagai kepala daerah dan kepala Dinas, harus mampu memiliki strategi dalam mengelola keuangan daerah. Masih banyak cara yang dapat dilakukan dalam mencari sumber-sumber pendanaan yang tidak membebani masyarakat, seperti memaksimalkan asset dan memaksimalkan pendapatan asli daerah” tandas Ketua Lembaga Garuda,Zaini .(Gl).