GledekNews-Lotim. Kekecewaan Karang Taruna Gelora Karya semakin memuncak sejak permohonan data penerima manfaat dari program pemerintah terdampak Covid-19 tidak dipenuhi oleh Pemdes Gelora, meski Karang Taruna Gelora Karya sudah melayangkan surat permohonan yang kedua kalinya.
Menurut Karang Taruna Gelora Karya melalui releas yang dikirim ke redaksi GledekNews dengan mencantumkan nama ketua dan sekretaris dalam releas tersebut, menyampaikan “bahwa Pemdes Gelora belum mau membuka data yang di maksud, meski kami sudah melayangkan surat permohonan yang kedua, namun malah sebaliknya Pemdes sibuk cuap-cuap di media yang justru malah menajamkan isyu yang lain, yang seharusnya Pemdes tetap fokus ke perbaikan data, jika memang itu alasanya sesuai yang dia cuap cuapkan di media.
Karena apa yang kades cuap cuap kan di media justru memperburuk citra pemerintah Desa Gelora, karena secara tidak langsung menjelaskan ke publik jika sistem organisasi dan pemerintahannya di akui buruk, bagaimana tidak dalam konteks kekinian setelah kami membuka ini ke media masa Pemdes mengakui data masih amburadul, padahal sebelumnya ketika proses pendataan Pemdes mengaku kalau sudah melakukan pendataan dengan baik.
Andre Ketua Karang Taruna menyampaikan, kita minta supaya Pemdes Gelora mengedepankan tiga pilar pembangunan yaitu partisifasi, transparansi dan akuntable dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa, jangan hanya kami selaku masyarakat desa dijadikan obyek pembangunan, tapi kami harus dipandang juga sebagai subyek pembangunan, ungkapnya.
Jika Pemdes menerapkan ketiga filar pembangunan itu, maka tidak akan pernah ada dusta dan tidak akan pernah ada masyarakat yang curiga atas setiap arah kebijakan pembangunan desa yang dijalankan. Karena Pemdes Gelora sangat tertutup dan tidak mau membuka atau mengumumkan ke publik khususnya kepada masyarakat Desa Gelora tentang data penerima manfaat dari program dampak Covid-19, sehingga wajar kalau kemudian kami dari Karang Taruna menaruh kecurigaan yang mendalam atas kebijakan Pemdes Gelora tersebut, ada apa dibalik semuanya itu, sehingga data harus disembunyikan. Pungkasnya.
Dengan alasan masih perbaikan data ini juga adalah pengakuan jika Musdes sebagai forum untuk validasi data tidak di jalankan dengan baik dan benar, sehingga data yang di hasilkan bukan data Partisipatif tetapi terindikasi data yang syarat kepentingan politik, terlebih dalam pendataan tersebut tidak melibatkan kader dan kita dari Karang Taruna. Ujarnya lagi.
Andre sangat menyesalkan ketika Camat Sikur meminta Kades untuk melakukan pendataan secara partisipatif dengan melibatkan Karang Taruna dan kader posyandu, namun hal itu tidak di lakukan oleh Kades Gelora, coba bayangkan himbauan Camat saja tidak diindahkan, apalagi kami selaku warga yang selama ini diangap sebagai musuhnya, karena seringkali kritis atas berbagai kebijakannya. Kalau gaya kepemimpinan yang seperti ini sama artinya Kades membangun kerajaan yang mengabaikan kritik.
Dan pada kesempatan ini kami dari Karang Taruna ingin mengklirkan semua tampa mengesampingkan permohonan data sebagai isu pokok, untuk lebih jelasnya mengenai sentilan kami ke oknum Babinsa, Bapak Dandim 1615 Lombok Timur bisa mengklarifikasi ke kami selaku karang taruna untuk kita sama sama menjaga marwah nama baik dari Tentara Nasional Indonesia, Tanpa harus kami berbalas pantun dengan Pemdes Gelora sehingga tidak memperkeruh keadaan kembali.
Bahwa berdasarkan kondisi obyektif di atas, kami Karang Taruna Gelora Karya menyatakan sikap yaitu sebagai berikut :
- Pemdes Gelora stop alihkan isyu, dan fokus bekerja melakukan perbaikan data serta penanggulangan dampak Covid-19.
- Mendesak Pemdes Gelora untuk segera membuka data itu ke publik agar masyarakat tau apakah penyaluran bantuan covid-19 ini memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak.
- Dalam hal Perbaikan data dan validasi, agar melibatkan pemuda, kader posyandu, maupun relawan covid yang ada di desa.
- Segera restrukturisasi posko relawan Covid-desa dan melibatkan elemen masyrakat.
- Mendesak Pemdes Gelora, terutama kepala lingkungan Gerami Barat untuk segera menghentikan Intimidasi terhadap masyrakat yang menggunakan hak pendapatnya.
- Mendesak Pemdes Gelora untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di lingkup pemdes gelora terutama kapasitas sekdes sebagai penanggung jawab administratif, dan perangkat desa lainya biar bisa bekerja profesional sesuai tupoksi masing masing.
- Meminta DPMD melakukan pembinaan khusus ke pemerintah Desa Gelora.
Kades Gelora yang coba diminta konfirmasi atas pemberitaan ini, sama sekali tidak mau menjawab, walau pesan whatsapp dari redaksi sudah dibaca.(WG-01).
