GledekNews-Lotim. Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Lombok Timur, Nurhadi Muis meminta kepada para pejabat di Lombok Timur untuk jangan suka memberikan janji-janji dan Pemberi Harapan Palsu (PHP) terhadap masyarakatnya.
Apalagi ditengah-tengah pandemi Covid-19, terutama masalah bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diberikan kepada masyarakat menjadi persoalan ditengah-tengah masyarakat saat ini.
“Siapapun itu kalau jadi pejabat jangan suka berjanji atau PHP kepada rakyatnya,”tegas Nurhadi Muis,Selasa (16|6).
Saat ini, kata Kepala Desa Jeruk Manis, menjelaskan pihaknya dibuat pusing dengan bantuan JPS bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.
Meskipun pemerintah daerah sudah berjanji akan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, akan tetapi dalam kenyataan dilapangan justru tidak semua dapat, bahkan yang lebih parah lagi terjadi pengurangan dalam bantuan JPS Lotim tahap dua ini.
“Kok bisa ada pengurangan jumlah penerima JPS Lotim dari sebelumnya, padahal kami sudah ajukan penambahan kenapa kemudian dalam realisasinya pengurangan yang diperoleh,”paparnya.
Lebih lanjut Ketua IKD Lotim menambahkan, pihaknya juga sudah disuruh mendata oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Lotim, kemudian setelah melakukan pendataan lalu hasilnya kita serahkan kepada Dinas Sosial untuk dijadikan acuan dalam pembagian bantuan JPS.
Tapi justru yang terjadi dilapangan, kenapa masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut, sehingga ini tentunya menjadi persoalan ditengah-tengah masyarakat, dengan masih adanya oknum pejabat yang suka memberikan harapan palsu kepada masyarakat.
“Kata oknum pejabat itu bagi yang tidak dapat ditahap kedua akan double mendapatkan di penyaluran tahap kedua, tapi realisasi tidak ada, apa tidak itu yang dinamakan PHP,” tandasnya seraya mengatakan, kami minta kepada Dinas Sosial untuk memberikan data yang dikatakan double, tapi tidak berani memberikan data tersebut sehingga ini menjadi pertanyaan kami bersama.
Pada kesempatan itu, Nurhadi Muis menegaskan lagi para teman-teman Kades yang tergabung dalam IKD akan menggedor Kantor Dinas Sosial Lotim, guna mempertanyakan mengenai masalah data JPS, termasuk adanya pengurangan kenapa bisa sampai terjadi.
Kalau tidak ada jawaban yang pasti nantinya, kami akan mengajukan hearing ke DPRD Lotim, tapi begitu juga kalau tidak ada titik temu dalam hearing tersebut, maka kami akan menyuruh masyarakat sendiri yang akan turun aksi ke kantor Bupati dan Dinas Sosial, karena permasalahan ini bukan terletak di pemerintah desa melainkan di pemerintah kabupaten.
“Kami akan melakukan gerakan ini secara bertahap dengan melihat perkembangan yang ada, dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat kami yang ada di Desa,” tandasnya.
“Bupati dan Sekda Lotim selalu bilang semua masyarakat terdampak Covid-19 akan mendapatkan bantuan, tapi kenapa dalam kenyataan pengurangan yang didapatkan,” tukasnya.(Jal).
