GledekNews-Mataram. Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Kemandirian Nasional NTB dalam pernyataan sikapnya menyampaikan, bahwa sikap dan tindakan dari para politikus senior ditingkat pusat yang melaksanakan deklarasi KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) dengan dalih untuk sebuah penyelematan Indonesia adalah skenario politik para kelompok terpinggirkan yang tidak mendapat tempat di pemerintahan dan deklarasi yang dilakukan pada kondisi dimana Indonesia sedang mengalami krisis dimensi dinilai kurang tepat.
Andra Ashadi, selaku Ketua DPD Jaman NTB dan Nurul Utami selaku Sekretaris dalam press release yang disampaikan ke redakasi media ini menyempaikan “Kodisi dunia saat ini mengalami pelemahan ekonomi bahkan cenderung beberapa negara sudah mengalami krisis yang berdampak terhadap daya beli masyrakat yang menurun. Krisis dunia ini di akibatkan oleh dampak langsung dari Covid-19 yang melanda seluruh antero dunia”
Di dalam negeri sendiri, mengalami dampak yang sama, namun karena ada upaya keseriusan pemerintah Republik Indonesia, bahkan sudah di antisipasi sedini mungkin melalui program program kerakyatan dalam bentuk bantuan langsung ke masyrakat seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), subsidi listrik, dll dalam kerangka memperkuat program pemerintah sebelum wabah pandemi Covid-19 melanda Indonedia seperti (Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH)), dan kekinian bantuan langsung ke masyrakat yang mempunya penghasilan di bawah lima juta rupiah. Ujar Andra.
Lebih lanjut Andra menyatakan “di Nusa Tenggara Barat (NTB) Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di luncurkan sebagai langkah memperkuat kebijakan pemerintah pusat, dan di topang dengan program yang sama di kabupaten kota yang ada di NTB.
Andra juga menyampaikan “berdasarkan kondisi obyektif di atas, kalupun negara kita mengalami pelambatan ekonomi namun karena melihat situasi ekopor dunia saat ini yang mengalami hal sama, bahkan banyak negara bangsa yang jauh lebih terdampak dan sudah mengalami kerisis ekonomi, sehingga Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) Nusa Tenggara Barat dan pada kesempatan ini ijinkan kami untuk menyampaikan menyatakan Sikap. Tegasnya.
- Atas di deklarasikan nya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Selasa, 18 Agustus 2020, yang memaklumatkan 8 butir tuntutan kepada pemerintahan Presiden Jokowi DPD JAMAN NTB berpandangan mementumnya tidak tepat dan justru di khawatirkan mengganggu konsentrasi dan fokus pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi ancaman dan dampak resesi ekonomi.
- DPD JAMAN NTB Mengajak semua pihak untuk bergotong royong di antara setiap komponen anak bangsa untuk bahu membahu membantu pemerintah Republik Indonesia untuk keluar dari dampak resesi ekonomi yang mengancam sesuai dengan kapasitas masing masing.
- DPD JAMAN mengajak kaum pergerakan dan para pelaku ekonomi untuk memperkuat ekonomi nasional (Pasal 33 UUD 1945) menuju Kemandirian nasional; kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kedaulatan maritim.
- Menyarankan kepada Pemerintah Daerah Nusa tenggara Barat untuk fokus memberikan akses permodalan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), dan advokasi pemasaran yang berkeadilan.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih sambilnya menyampaikan “Dirgahayu Republik Indonesia ke-75, Wujudkan Mental Pancasila.
Mataram 18, Agustus 2020.
Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Kemandirian Nasional (DPD JAMAN – NTB). (Red),
