Gledeknews, Lombok Timur – Dari 40 kelompok penerima bantuan Pokir sarung DPRD Lombok Timur (Lotim) tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dari Dinas Sosial Lotim, akan tapi dalam kenyataan di lapangan justru 36 kelompok yang telah membuat proposal permohonan bantuan tersebut.
Begitu juga data proposal tidak dilengkapi dengan data nama dan alamat calon penerima bantuan Pokir sarung DPRD Lotim. Dengan anggaran Rp 8,4 Milyar untuk pengadaan sarung sebanyak 84.950 buah.
Hal tersebut sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sehingga ini menjadi perhatian publik atas temuan tersebut. Bahkan kalangan LSM dan aktivis menduga ada kelompok siluman yang mendapatkan bantuan sarung dari Pokir dewan tersebut.
“Kami patut menduga ada kelompok siluman yang dapat bantuan Pokir sarung dewan tersebut, buktinya dari 40 kelompok yang ditetapkan hanya 36 kelompok yang mengajukan proposal, terus sisanya kemana tapi mendapatkan bantuan,” kata sejumlah LSM dan aktivis Lotim, Rabu (3|7).
Menurutnya kalau benar dalam proses tahapan dalam pengadaan sarung dewan, kelompok yang mendapatkan apakah sudah terverifikasi dengan baik ataukah tidak, maka tentunya tidak akan ada temuan semacam itu.
Namun dalam temuan BPK mengenai Pokir sarung tersebut sudah jelas apa-apa yang menjadi temuan. Maka tentunya dari OPD dan anggota dewan harus bertanggungjawab atas permasalahan ini.
“Yang kami tidak habis pikir OPD berani memberikan kelompok yang tidak terverifikasi proposalnya bantuan Pokir sarung dewan tersebut,” tukasnya.
Sementara Kadis Sosial, H.Soroto saat dikonfirmasi mengatakan membenarkan adanya temuan tersebut, akan tapi telah menindaklanjutinya.
” Kami telah menindaklanjuti temuan tersebut,” terangnya.
Kemudian Ketua DPRD Lotim, Murnan saat dikonfirmasi membungkam dan tidak memberikan penjelasan apapun mengenai temuan BPK RI masalah Pokir sarung dewan.(GL)
